Praktik Pemerintahan Tertutup Orde Baru (PKN SMA Kelas XI Semester Gasal)

Ketertutupan pemerintah orde baru dapat dilihat dari hal-hal dibawah ini

1.  Bidang Ekonomi
System ekonomi yang secara formal ditentukan dengan system demokrasi ekonomi dalam praktiknya dilakukan oleh sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan dan bersifat monopoli. Akibatnya terjadilah berbagai penyimpangan sebagai berikut :

a.       Perekonomian dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan dan mendapatkan perlakuan khusus sehingga melahirkan kesenjangan dan ketidak adilan.

b.      Munculnya kolongmerat dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati.

c.       System perbankkan yang tidak mandiri karena intervensi pemerintah terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan perekonomian nasional

      2.  Bidang agama dan sosial budaya

Pada mesa orde baru kehidupan beragama dan social budaya dapat menggambarkan sebagai berikut.

a.       Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, serta moral dan etika masyarakat Indonesia cenderung mengalami.

b.      Krisis ekonomi membalikkan situasi, yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan perkapita dapat ditingkatkan, akhirnya bertambah besar kembali.

c.       Kondisi social ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembako dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Taraf hidup masyarakat menurun dengan tajam, kualitas sumber daya manusia rendah.

d.      Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, bertos kerja tinggi, serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan bahkan cenderung menurun.

e.       Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan dan penyakit social lainnya makin menggejala, di samping kurangnya rasa keperdulian dan kesetiakawanan masyarakat.

     3. Bidang hokum

Dalam bidang hokum sangat memprihatinkan, istilah Negara hokum hanya menjadi slogan. Pembangunan hokum sangat tidak diperhatikan, khususnya pembatasan kekuasaan presiden sama sekali belum dikerjakan. Penegakan hokum sangat lemah sehingga lahir istilah mafia pengadilan, jual beli perkara, dan lain-lain.

     4. Bidang politik

a.       Masih kentalnya budaya masyarakat yang bersifat paternalistic dan kultur neofeodalisme dalam kehidupan politik.

b.      Kekuasaan eksekutif terpusat dan tertutup di bawah control lembaga kepresidenan yang mengakibatkan krisis structural dan sistemik sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi lembaga kenegaraan, politik, dan social secara propolsional dan optimal. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu, menetapkan anggota MPR dan DPR atau dalam mengambil keputusan pemerintah.

c.       Mekanisme hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat sentralistik mengakibatkan pengambilan putusan yang diberlakukan untuk daerah kadang tidak sesuai dengan kondisi setempat. Di samping itu, daerah yang mempunyai kekayaan melimpah kurang bisa dirasakan oleh penduduk setempat.